BELAJAR JUALAN PROPERTI

  RESIKO JUAL BELI TANAH KAS DESA     Tanah kas desa atau di beberapa daerah di Pulau Jawa disebut tanah bengkok atau tanah ganjaran. Tanah kas desa merupakan bidang bidang tanah garapan suatu desa yang diperuntukkan kesejahteraan para aparatur desa mengingat dalam melakukan pekerjaannya sebagai aparatur desa tidak mendapatkan gaji. Oleh karena tidak mendapatkan gaji/upah, para aparatur desa ini diberi lahan garapan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis dan diambil hasilnya selama menjabat.  Secara hukum, pengaturan mengenai tanah bengkok dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Permendagri 4/2007). Pada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan bahwa Tanah Desa  adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara. Jadi tanah bengkok merupakan salah satu tanah desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa(Pasal 2 ayat [1] jo Pasal 3 ayat [1] Permendagr...

  RESIKO JUAL BELI TANAH TIMBUL   Tanah timbul atau tanah tumbuh (bahasa inggris: deltaber atau channelbar, bahasa belanda: aanslibbing) merupakan tanah hasil endapan (sedimentasi)lumpur sebagai akibat banjir sungai atau luapan air yang berhenti di suatu tempat dan mengendap kemudian muncul menjadi tanah atau sebagai akibat penimbunan tanah yang sengaja dilakukan manusia guna mengubah suatu kawasan perairan menjadi kawasan daratan. secara yuridis formal pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami ataupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul. Terhadap tanah timbul, pada umumnya masyarakat beranggapan orang yang mengerjakan atau mengupayakan agar tanah timbul tersebut bisa seperti tanah pada umumnya,dengan cara menimbun atau menanaminya dengan beberapa jenis tumbuhan yang d...

 JAKARTA DI JUAL DI METAVERSE

 APA ITU METAVERSE, SILAHKAN MENYAKSIKAN VIDEO PRESENTASI DARI PAKAR PROPERTI ANGGA ANDINATA

  8 Aspek Jual Beli Tanah di Indonesia Melalui Kantor BPN Transaksi jual beli tanah bisa mulus jika Anda cermat mempersiapkan unsur legalitas dan faktor lain. Kenali sekarang. RumahCom  - Saat melakukan jual beli tanah, hendaknya Anda mempertimbangkan dengan seksama mulai dari lokasi, biaya, detail tanah hingga sertifikatnya. Jangan buru-buru membeli sebelum melakukan cek mendalam supaya tak ada penyesalan di kemudian hari. Ataupun jangan buru-buru menjual jika surat belum diurus dan lain sebagainnya. Agar transaksi jual beli tanah berjalan mulus, dalam artikel ini akan membahas poin-poin penting yang meliputi: Pastikan Keaslian Bukti Kepemilikannya Cek Status Kepemilikannya Periksa Detail Tanahnya Cek Status Pemilik Biaya Lain-Lain Seriuskan Dengan Tanda Jadi Pembuatan Akta Jual Beli Cara Pembayaran 1. Pastikan Keaslian Bukti Kepemilikannya Cek keaslian sertifikat kini bisa dilakukan dari smartphone Anda! (Foto: Pexels) Jangan sampai Anda kena modus sertifikat palsu atau...

  Sahkah Jual Beli Tanah & Bangunan Jika Bangunannya Ternyata Milik Pihak Ketiga? Pertanyaan Saya ingin bertanya, dalam kontrak jual beli tanah dan bangunan di mana bangunan bukan dimiliki oleh pemilik tanah, dan dalam jual beli dimasukkan bangunan tersebut yang dinyatakan tegas dalam kontrak jual beli ini meliputi segala sesuatu yang terdapat di atas dan tertanam di tanah tersebut, apakah jual beli ini sah? Apa dasar hukumnya? Bagaimana penyelesaian sengketanya jika pihak yang memiliki bangunan menuntut? Intisari Jawaban Ulasan Lengkap Asas Horizontal dan Jual Beli Tanah Transaksi jual beli tanah dan bangunan objeknya adalah barang dan harga. Merujuk pada  Pasal 1457  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (“KUH Perdata”) , jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Harga dapat diartikan dengan alat pembayaran yang sah yaitu berupa sejumla...

  Peraturan Sewa-Menyewa Rumah, Apakah Ada Hukumnya? Siapa bilang peraturan sewa-menyewa rumah ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemilik dan penyewa rumah saja?  Dalam peraturan pemerintah, ada juga hukum yang mengatur soal sewa-menyewa rumah. Meski belum cukup populer di masyarakat, nyatanya penting untuk kita memahami perihal peraturan tersebut.  Sebab, peraturan ini dibuat untuk menjamin keamanan pemberi dan juga penerima sewa. Anda tentu sudah sering mendengar konflik yang terjadi akibat sewa-menyewa rumah, bukan?  Hal ini bisa terjadi karena kedua belah pihak tidak memahami bagaimana seharusnya kegiatan tersebut dilakukan. Nah,  agar masalah semacam ini tidak terjadi di kemudian hari, berikut beberapa klausul penting yang patut diperjanjikan pada surat perjanjian sewa-menyewa rumah. 3 Klausul dalam Surat Perjanjian Sewa Rumah Dalam praktik sewa menyewa  terdapat Peraturan Pemerintah No.44/1994 yang memberikan jaminan perlindungan hukum, baik bagi pemi...